MUTIARA-QOLBU

BU SRI MULYANI, MARI SAYA BERITAHU APA ITU NEGARA ISLAM

Oleh : Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik

Belum lama ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjawab kritik publik terkait langkah Indonesia yang lebih memaksimalkan utang dibanding memaksimalkan dana dari sumber daya alam, saat memaparkan kinerja terbaru APBN 2019 di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, (18/7).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak menjawab substansi kritik, namun mencari dalih pembenaran utang dengan mengatakan banyak Negara Islam yang juga berutang layaknya Indonesia untuk menjaga stabilitas ekonomi. Untuk menguatkan pendapatnya, dia menyebut Arab Saudi, UAE, Qatar, Maroko, Pakistan, Afghanistan dan Kazakhstan juga berutang.

Bahkan, menurutnya saat itu ada negara Islam yang berlokasi di Afrika masuk dalam kategori negara miskin. Hal itu terungkap, saat dirinya bekerja di Bank Dunia.

Ibu Menteri yang baik hati, mohon perkenan untuk membaca artikel ini dengan baik agar tidak salah kaprah dalam mendefinisikan Negara Islam. Juga agar ibu Menteri tak keliru memahami kritikan publik terkait membengkaknya utang riba dimana pada saat yang sama SDA dan tambang negeri ini justru diserahkan kepada swasta dan asing.

Pertama, harus dibedakan antara Negara Islam dengan Negeri Islam. Negara Islam adalah negara yang menerapkan hukum Islam secara total (Kaffah) meskipun penduduknya belum tentu mayoritas muslim.

Di zaman Nabi SAW, contoh Negara Islam adalah Negara Madinah yang dipimpin Rasulullah SAW, dimana di Madinah diterapkan hukum Islam secara kaffah meskipun penduduknya bukan mayoritas muslim, bahkan terdapat Yahudi, Nasrani dan Majusi.

Negara Islam Madinah ini kemudian diwariskan Rasulullah SAW kepada para Khalifah setelahnya, hingga yang terakhir diruntuhkan oleh Mustofa Kamal La’natullah pada tahun 1924 M di Turki.

Adapun Negeri Islam adalah Negara yang mayoritas penduduknya muslim, meskipun hukum Islam tidak diterapkan secara kaffah. Hukum Islam hanya diterapkan secara parsial dan tidak terintegrasi.

Negara-negara seperti Arab Saudi, UAE, Qatar, Maroko, Pakistan, Afghanistan dan Kazakhstan, seperti yang ibu contohkan itu bukan Negara Islam tetapi Negeri Islam. Indonesia, juga terkategori Negeri Islam.

Kenapa Arab Saudi, UAE, Qatar, Maroko, Pakistan, Afghanistan, Kazakhstan dan Indonesia tidak bisa disebut sebagai Negara Islam ? Karena negara tersebut tidak menerapkan hukum Islam secara kaffah, penduduknya saja yang mayoritas Islam.

Negara-Negara tersebut adalah Negara sekuler berbentuk Kerajaan dan Republik yang menerapkan hukum sekuler. Negara-Negara tersebut, masih menghalalkan hutang ribawi, seperti Indonesia. Padahal, Allah SWT telah mengharamkan riba.

Kedua, kritik yang diajukan umat terkait utang itu bukan pada utangnya. Dalam Islam, berhutang itu hukumnya mubah (boleh).

Kritik yang diajukan umat itu adalah adanya utang ribawi yang diambil pemerintah kepada Bank Dunia, IMF, Amerika, China, atau sumber sumber lainnya, yang menyebabkan Negara dijajah oleh pemberi utang. Ini bukan utang biasa, ini Utang sebagai sarana penjajahan pengganti militer dan pasukan perang.

Adapun SDA dan tambang, itu dalam Islam semestinya dikelola oleh Negara dan untuk mencukupi kebutuhan APBN Negara. Kalau tambang Negara ini tidak diserahkan swasta atau asing, niscaya APBN kita cukup, tidak defisit, dan tidak perlu utang apalagi utang ribawi.

Lantas, kenapa Negara membiarkan tambang dijarah asing ? Kenapa negara mengambil utang riba ? Kenapa justru rakyat dipalak dengan berbagai pungutan dan pajak ?

Ibu Menteri mungkin bisa berargumen, bahwa kenyataannya Negara ini butuh utang karena sumber pemasukan Negara termasuk dari tambang itu kecil, karena tambang-tambang kita dikuasai swasta bahkan asing.

Untuk itulah ibu menteri keuangan, umat Islam menawarkan solusi Islam. Selain mengharamkan riba, Islam juga mengharamkan tambang itu diserahkan kepada swasta apalagi asing.

Kalau Bu Menteri minta contoh negara mana yang menerapkan hukum Islam secara kaffah, ya memang saat ini belum ada. Negara yang menerapkan hukum Islam secara kaffah itu adalah Negara Islam Madinah yang kemudian diwariskan Rasulullah SAW kepada para Khalifah setelahnya (Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Ustmani), hingga yang terakhir diruntuhkan oleh Mustofa Kamal La’natullah pada tahun 1924 M di Turki.

Sejak saat itulah, kaum muslimin kehilangan Negara Islam, Negara Khilafah, Negara yang menyatukan seluruh kaum muslimin. Sejak runtuhnya Khilafah, barat kemudian menjajah negeri kaum muslimin.

Karena itu, doakan ibu Menteri agar Khilafah bisa segera tegak. Agar Ibu Menteri bisa belajar kepada Khilafah, bagaimana mengelola APBN tanpa utang, bagaimana memaksimalkan harta dari Al Milkiyatul Ammah sebagai sumber pemasukan Baitul Mal.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: